VISI & MISI

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Badan Ekonomi Kreatif telah menerbitkan Peraturan Badan  Nomor 1 Tahun 2018  tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Ekonomi Ekonomi Kreatif pada tanggal 26 Februari 2018. 

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengn Peraturan BadanNomor 7 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif. Adapun berdasaran struktur organisasi, JDIH merupakan tugas dan fungsi dari Sub Bagian Penelaahan Hukum, Bagian Penelaahan dan Advokasi Hukum, pada Biro Hukum dan Komunikasi Publik.

 

VISI:

Membangun Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dalam ekonomi kreatif pada 2030 

MISI:

  1. Menyatukan seluruh aset dan potensi kreatif Indonesia untuk mencapai ekonomi kreatif yang mandiri.

  2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan industri kreatif.

  3. Mendorong inovasi di bidang kreatif yang memiliki nilai tambah dan daya saing di dunia internasional.

  4. Membuka wawasan dan apresiasi masyarakat terhadap segala aspek yang berhubungan dengan ekonomi kreatif.

  5. Membangun kesadaran dan apresiasi terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk perlindungan hukum terhadap hak cipta.

  6. Merancang dan melaksanakan strategi yang spesifik untuk menempatkan Indonesia dalam peta ekonomi kreatif dunia.