Selamat Datang di Website JDIH BEKRAF sebagai sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.
LAYANAN KONSULTASI BANTUAN HUKUM

Dear Dio

Admin mencoba menjawab, dalam rumusan pasal 111 ayat (1) yaitu : “Setiap orang yang hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanamandipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)

Terkait dengan pertanyaan apakah hakim bisa menjatuhkan sanksi pidana di bawah minimum? jawabannya bisa saja, dengan penjelasan sebagai berikut

Bahwa seringkali JPU membuat dakwaan tunggal pasal 111 Ayat (1), padahal fakta persidangan berkata lain (seharusnya pasal 127). Dalam hal ini akan timbul ketidakadilan, dimana Terdakwa yang semestinya sebagai pemakai, tetapi baginya diterapkan pasal 111 Ayat (1) yang dari sisi ancaman hukuman lebih berat, apalagi dalam pasal tersebut mengatur mengenai minimum pidana khusus. Dari sisi kepastian hukum pasal 111 Ayat (1) bagi seorang pelaku, akan dengan mudah terpenuhi. Seorang yang menyalahgunakan narkotika/pemakai rata-rata “pasti” akan memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai” apabila ditemukan barang bukti narkotika pada dirinya. Sesuai SEMA Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 apabila kedapatan saat tertangkap tangan ditemukan pemakaian untuk satu hari dalam relatif kecil, maka dapat dianggap sebagai penyalahguna yang pada dasarnya merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri, bahkan dan dapat memperoleh rehabilitasi medis maupun sosial. Disini akan terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan itu sendiri, karena sudah pasti rumusan pasal tersebut akan terpenuhi yang apabila diterapkan ancaman minimalnya lebih berat dan ini tentu saja menciderai keadilan sebagai tujuan hukum sendiri. Sekarang kita dihadapkan pada satu pilihan, apakah berada di jalur yang aman dengan menjatuhkan pidana sesuai ketentuan pasal 111 Ayat (1), atau justru menyimpangi ketentuan stafmaat minimal khususnya. Kita harus memilih antara kepastian hukum atau keadilan itu sendiri. Siapa yang memutuskan tentu saja Ya Hakim itu sendiri !

Harifin Andi Tumpa (Ketua Mahkamah Agung periode 2009 s.d 2012) mengatakan hakim bisa menjatuhkan hukuman kepada terdakwa di bawah batas minimal yang telah ditentukan dalam undang-undang.Langkah itu dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat."Apa yang ditentukan undang-undang wajib dilaksanakan. Tapi tentu hakim itu bukan hanya corong dari undang-undang melainkan dia juga harus mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat.

Tindakan penjatuhan pidana di bawah stafmaat minimum khusus dalam tindak pidana narkotika pasal 111 Ayat (1) bukan merupakan suatu pengingkaran terhadap asas nulla poena sine lege (asas legalitas), karena hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan suatu keadilan bagi terdakwa dan masyarakat. Dan apabila terjadi pertentangan antara suatu keadilan dan penegakan hukum, maka rasa keadilan harus lebih diutamakan. Apalagi Mahkamah Agung sudah mengeluarkan rumusan hukum mengenai hal tersebut dalam SEMA Nomor 3 tahun 2015, yang rumusan hukum tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangannya.

Demikian sekiranya jawaban tersebut dapat memberikan pencerahan, terima kasih

Yth: Bpk/Ibu Bravo
Admin coba untuk menjawab yang diulas sebagai berikut:

Syarat Sah Perjanjian
Syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah secara umum diatur dalam Pasal 1320 (“KUH Perdata”) yang berbunyi:
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; yaitu 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; dan 4. suatu sebab yang tidak terlarang.
 
Kekuatan Hukum Perjanjian Back Date
Terdapat ketentuan bagi perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa syarat kesatu dan kedua dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebut syarat subjektif, karena terkait tentang para pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebut syarat objektif, karena terkait tentang objek perjanjian.
 
Salim H.S. dalam buku Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak (hal. 35) menguraikan bahwa perjanjian dapat dibatalkan jika syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi. Salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Namun apabila para pihak tidak mengajukan keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Sementara itu, perjanjian batal demi hukum jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi. Dengan batal demi hukum, sejak semula perjanjian itu dianggap tidak ada.
 
Syarat pertama terkait kesepakatan dalam Pasal 1320 KUH Perdata juga mencerminkan asas konsensual. Maksud asas konsensual ini, menurut Salim H.S. dalam buku Perancangan Kontrak (hal. 10), adalah bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu juga.
 
Selain itu, sebuah perjanjian juga didasari oleh asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:
 
Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
 
Menurut Subekti dalam buku Hukum Perjanjian (hal. 47), dengan menekankan pada kata “semua‟, maka pasal tersebut seolah menyatakan pada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja). Perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.
 
Berkaitan dengan pertanyaan Anda perihal perjanjian ditandatangani pada bulan April 2019 sementara jangka waktu perjanjian dimulai dari bulan Januari 2019, sebenarnya tidak diatur maupun dilarang oleh undang-undang. Menurut hemat kami, tidak ada masalah sepanjang para pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut sepakat, dan tidak ada paksaan atau ancaman dalam menandatangani perjanjian tersebut. Dengan adanya asas kebebasan berkontrak, maka setelah ditandandatangani, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.
 
Perjanjian itu sendiri lahir semenjak adanya kata sepakat dari para pihak. Tetapi perlu diperhatikan apakah dengan adanya perbedaan tanggal penandatanganan dari yang seharusnya, ada pihak lain yang dirugikan atau ada pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan (misalnya saja menghindari pajak dan sebagainya).
 
Dalam perjanjian juga terdapat asas iktikad baik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata di atas. Adanya asas iktikad baik mengharuskan para pihak melaksanakan perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan yang baik dari para pihak.
 
Menurut Subekti dalam bukunya Pokok – pokok Hukum Perdata (hal. 41), asas iktikad baik (good faith) artinya melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Oleh karena itu, perjanjian yang baru ditandatangani pada bulan April 2019 di saat tindakan nyata sudah dilaksanakan sejak Januari 2019 tidak menjadi masalah, selama dalam melaksanakan perjanjian tersebut telah terwujud asas iktikad baik.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
99 PERATURAN
0 MONOGRAFI
0 ARTIKEL
0 PUTUSAN PENGADIALAN